Bawaslu Sumsel Sambut Baik Rencana Seminar Nasional Hybrid: Menata Desain Pemilu Indonesia Menuju Pemilu 2029 Berintegritas

humas | Senin, Oktober 26, 2026 - 11:09

_{Ketua Bawaslu Sumsel Massuryati memberikan sambutan pada audiensi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dalam rangka rencana penyelenggaraan Seminar Nasional Hybrid bertajuk "Menata Desain Pemilu Indonesia Menuju Pemilu 2029 Berintegritas", Senin (26/10/2026).}

Palembang, Bawaslu Sumsel — Bawaslu Sumsel menyambut baik audiensi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dalam rangka rencana penyelenggaraan Seminar Nasional Hybrid bertajuk "Menata Desain Pemilu Indonesia Menuju Pemilu 2029 Berintegritas", Senin (26/10/2026) di Ruang Rapat Bawaslu Sumsel. Audiensi ini menjadi momentum bagi Bawaslu Sumsel untuk menyampaikan berbagai pandangan strategis terkait pentingnya kolaborasi dengan akademisi dan mahasiswa dalam mengawal integritas pemilu ke depan.

Ketua Bawaslu Sumsel, Massuryati, menyatakan bahwa pihaknya menyambut positif kegiatan akademik tersebut. Menurutnya, diskusi publik dan keterlibatan akademisi sangat penting untuk membangun kesadaran bersama. "Selama ini mungkin ada masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja-kinerja Bawaslu. Melalui seminar ini, diharapkan ada masukan-masukan dari masyarakat yang pada akhiranya memberikan dampak positif kepada Bawaslu untuk lebih bak lagi," ujar Massuryati.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Sumsel, Ahmad Naafi, menyoroti pentingnya masukan publik di tengah proses perancangan Undang-Undang Pemilu yang sedang berlangsung di tingkat nasional. "Rancangan terhadap UU Pemilu sedang dilakukan di tingkat RI. Melalui seminar nasional ini, diharapkan terdapat masukan dari masyarakat kepada kita semua," ungkap Naafi.

Ia juga menambahkan bahwa diskusi ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu serta memberikan gagasan konstruktif terkait pola rekrutmen penyelenggara yang ideal.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Sumsel Muhammad Sarkani mengingatkan esensi dasar dari pesta demokrasi. Ia menegaskan bahwa pemilu pada dasarnya adalah proses kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan. "Pemilu dapat saja berubah menjadi tidak berintegritas jika peserta dan penyelenggara tidak mematuhi aturan. Oleh karena itu, harus ada dukungan penuh dari masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan," tegas Sarkani.

Dari sudut pandang sinergi kelembagaan, Anggota Bawaslu Sumsel Ardiyanto mendorong agar Fakultas Hukum UMP dapat memperluas cakupan kajian kepemiluan di lingkungan kampus, salah satunya melalui penulisan karya ilmiah dan skripsi khusus mengenai hukum pemilu.

"Harapannya ke depan ada Nota Kesepahaman (MoU) bersama UMP, sehingga mahasiswa UMP dapat secara nyata menjadi pengawas partisipatif," pungkas Ardiyanto.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel Anderson, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Sumsel Muslimin, Kepala Bagian Hukum, Humas Dan Datin Bawaslu Sumsel Yuswari Kurniawan dan Jajaran Staf Bawaslu Sumsel serta dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M. Hum (WD II), ⁠Dr. Darmadi Djufri, SH., MH. (Tentatif), ⁠Dr. Slamet Riyanto, SH., MH., Dr. Connie Pania Putri, SH., MH., Abdul Jakfar, SH., MH.