Ikuti Sosialisasi IKK 2026, Bawaslu Sumsel Siap Petakan Kendala Teknis dan Celah Hukum di Lapangan
|
Palembang, Bawaslu Sumsel – Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mendorong evaluasi internal atas berbagai kebijakan yang telah disusun selama pemilu. Ia menekankan bahwa Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas, ketepatan, dan dampak dari setiap aturan maupun keputusan pegawai Bawaslu.
“Kami targetkan masa evaluasi dan perbaikan kebijakan Bawaslu akan berlangsung hingga April 2027 karena IKK menjadi pendorong utama bagi lembaga untuk melihat kembali kebijakan yang dibuat selama tahapan pemilu,” ucapnya saat membuka sosialisasi IKK Bawaslu tahun 2026 secara daring, Rabu (23/7/2026).
Sosialisasi ini diikuti oleh Plt. Ketua Bawaslu Sumsel Bapak Dr. Ahmad Naafi, Bapak Dr. Muhammad Sarkani, Ibu Dra. Massuryati, M.Si., dan Bapak Ardiyanto, serta Bapak Anderson selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel secara daring di Ruang Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel.
Hadir pula Deputi Bidang Administrasi Setjen Bawaslu Bapak La Bayoni dan Kepala Puslitbangdiklat Bawaslu Bapak Roy M. Siagian. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Puslitbangdiklat Bawaslu dengan mengundang seluruh Ketua dan Koordinator Divisi SDMOD Bawaslu Provinsi se-Indonesia, serta menghadirkan pemateri dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Evaluasi berbasis IKK, kata Bagja, bukan sekadar pemenuhan formalitas administrasi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas lembaga. Melalui pengukuran ini, sambungnya, Bawaslu dapat mengidentifikasi kendala teknis, tumpang-tindih pasal, hingga potensi celah hukum yang sempat muncul selama penyelenggaraan pemilu.
Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Sumsel, Ardiyanto, mengatakan evaluasi berbasis IKK berkaitan erat dengan produk kebijakan yang dihasilkan oleh Bawaslu.
"Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) itu 'rapor' buat kebijakan. Bukan menilai kebijakannya populer atau tidak, tapi menilai prosesnya: direncanakan dengan data, dilaksanakan dengan baik, dievaluasi, dan melibatkan publik," kata Ardiyanto saat mengikuti sosialisasi IKK Bawaslu tahun 2026 secara daring di Bawaslu Sumsel.
