Bawaslu Sumsel Hadiri Secara Daring Pada Kegiatan Penandatangan Nota Kesepahaman Antara Bawaslu dan BSSN Tentang Penguatan Keamanan Digital Pengawasan Pemilu
|
Palembang, Bawaslu Sumsel - Bawaslu dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pengawasan dan Bidang Keamanan Siber dan Sandi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Gedung A Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026). Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola pengawasan Pemilu yang aman, tangguh, dan berkelanjutan di era digital.
Nota Kesepahaman yang ditandatangani Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han. mencakup ruang lingkup kerja sama strategis, antara lain pengamanan dokumen elektronik, penguatan sistem teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi, pertukaran data dan informasi, serta sosialisasi dan literasi keamanan digital. Rencana kerja yang berlaku hingga 2031 meliputi kegiatan berkelanjutan seperti IT Security Assessment, monitoring keamanan siber, Cyber Threat Intelligence, pemanfaatan layanan sandi data dan sertifikat elektronik, pelatihan dan sertifikasi keahlian keamanan siber, asistensi pengamanan informasi, hingga pertukaran informasi ancaman siber.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, keamanan digital tidak boleh ditempatkan sebagai persoalan teknis semata, melainkan bagian dari tata kelola kelembagaan, manajemen risiko, perlindungan data, serta upaya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas Pemilu. “Bawaslu berkomitmen menjaga integritas Pemilu melalui pengawasan berbasis teknologi yang aman dan akuntabel. Dukungan BSSN dalam penguatan pusat data, command centre, serta pembentukan tim tanggap insiden siber menjadi fondasi penting untuk memastikan demokrasi digital berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Rahmat Bagja juga menekankan pentingnya membangun budaya keamanan informasi di seluruh jajaran Bawaslu. Menurutnya, sekuat apa pun sistem dan teknologi yang dibangun, tetap akan terdapat ruang kerentanan apabila tidak diikuti dengan kesadaran dan budaya keamanan dari seluruh sumber daya manusia. Karena itu, keamanan siber pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab unit teknologi informasi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh jajaran kelembagaan. Bawaslu memandang penguatan keamanan siber harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Arah kebijakan yang akan terus didorong meliputi penguatan cybersecurity governance, peningkatan kemampuan security monitoring dan early detection, penguatan incident response and recovery, pengelolaan kerentanan secara berkala, serta peningkatan kompetensi teknis pegawai di bidang keamanan siber.
Semua langkah tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa ekosistem digital Bawaslu, mulai dari aplikasi, infrastruktur, endpoint, identitas, hingga data, terlindungi secara optimal. Melalui pembaruan Nota Kesepahaman ini, Bawaslu dan BSSN meneguhkan komitmen bersama dalam membangun tata kelola pengawasan Pemilu yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ancaman digital.
Kolaborasi kedua lembaga diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi terwujudnya Pemilu demokratis, berintegritas, dan terlindungi dari kerentanan siber. Sinergi ini sekaligus menjadi fondasi bagi pengawasan Pemilu yang semakin aksesibel, transparan, dan kredibel di era transformasi digital.
Hadir secara daring dalam kegiatan tersebut Plt. Ketua Bawaslu Sumsel, Ahmad Naafi, dan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Massuryati, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel, Anderson.
