Massuryati Sebut Data Pemilih Merupakan Unsur Paling Krusial Dalam Proses Pemilu dan Pemilihan

humas | Minggu, September 7, 2025 - 10:25

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumsel Massuryati (tengah) saat mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PPDB) Tahun 2025 yang digelar oleh Bawaslu RI di Bandung, minggu s.d. selasa (7-9/9/2025).

Jakarta, Bawaslu Sumsel - Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumsel Massuryati menyebutkan bahwa data pemilih merupakan unsur paling krusial dalam proses pemilu dan pemilihan. Hal tersebut ia sampaikan disela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PPDB) Tahun 2025 yang digelar oleh Bawaslu RI di Bandung, minggu s.d. selasa (7-9/9/2025).

"Demi menjamin keakuratan data pemilih, penting bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk terus melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait, yaitu KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan terjalinnya sinergitas yang baik, Bawaslu Sumsel yakin hak konstitusional masyarakat Sumsel terjamin," kata Massuryati.

Rapat koordinasi ini merupakan forum bagi Bawaslu Provinsi se-Indonesia untuk mengevaluasi hasil pengawasan PDPB Semester I Tahun 2025, serta melakukan penguatan strategi menjelang pengawasan PDPB Semester II Tahun 2025. "Rapat ini tak hanya menjadi wadah evaluasi bersama, tetapi juga merupakan penguatan kelembagaan bagi Bawaslu Provinsi," sambungnya.

Selain itu, ia berharap Bawaslu Kabupaten/Kota juga fokus dalam mengawal tahapan PDPB karena sangat penting sebagai acuan penentuan daftar pemilih nantinya. “Untuk itu, mari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumsel agar bekerja sepenuh hati, jalin koordinasi yang baik dengan stakeholder, sehingga harapannya data yang dihasilkan benar-benar valid,” ucapnya.

Dalam kegiatan ini, sejumlah isu dibahas terkait pengawasan PDPB ini. Salah satu narasumber berasal dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang membahas terkait isu pemilih penyandang disabilitas.

Selain KND, hadir pula KPU RI dan juga Dirjen Dukcapil. Dengan hadirnya narasumber-narasumber tersebut, dapat memperkuat sinergi hubungan antar lembaga, memperluas pengetahuan, menyusun strategi dalam mewujudkan data pemilihan yang akurat.