Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Peta Kerawanan Pemilu, Bawaslu Sumsel Hadiri Evaluasi Kualitas Data IKP

Foto bersama anggota Bawaslu Sumsel saat menghadiri kegiatan Evaluasi Implementasi dan Kualitas Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Foto bersama anggota Bawaslu Sumsel saat menghadiri kegiatan Evaluasi Implementasi dan Kualitas Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (28/7/2026). 

Jakarta, Bawaslu Sumsel - Keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang bermartabat sangat bergantung pada sejauh mana pencegahan pelanggaran dapat dioptimalkan. Berangkat dari hal tersebut, Bawaslu menguatkan peran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) melalui evaluasi berkala sebagai sarana pemetaan risiko guna mengantisipasi potensi masalah di lapangan. 

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumsel, Massuryati, menghadiri kegiatan Evaluasi Implementasi dan Kualitas Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (28/7/2026). 

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Sumsel berkomitmen untuk fokus pada penguatan peta kerawanan, pembenahan data, serta penyusunan langkah pencegahan yang tepat. Langkah ini diambil agar potensi pelanggaran dapat diantisipasi sejak awal melalui data akurat demi mewujudkan pemilu yang jujur, transparan, dan dapat dipercaya publik. 

Forum ini menjadi ruang untuk mengevaluasi penerapan IKP secara menyeluruh. Dengan meningkatkan kualitas IKP, maka langkah pencegahan dapat lebih efektif dalam menghadapi pemilu mendatang. 

Bawaslu Sumsel berharap pada semakin meningkatnya kualitas data IKP agar dapat menjadi dasar penyusunan langkah pencegahan yang presisi, adaptif, serta efektif. Upaya ini bermuara pada terciptanya proses pemilu yang berjalan kondusif, jujur, dan berintegritas.

Tag
Penulis : Annisa K
Dokumentasi : Humas
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle