Lompat ke isi utama

Berita

BAWASLU SUMSEL AJAK PENYANDANG DISABILITAS IKUT BERPERAN DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF

BAWASLU SUMSEL AJAK PENYANDANG DISABILITAS IKUT BERPERAN DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF

Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka Penguatan Pemahaman Kepemiluan Pada Kelompok Disabilitas Menghadapi Pemilu Tahun 2024 di Auditorium Bawaslu Sumsel, Rabu (30/8/2023).

Palembang, Bawaslu Sumsel - Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengajak seluruh masyarakat luas untuk ikut berperan serta dalam pengawasan partisipatif jelang Pemilu 2024. Masyarakat dalam hal ini termasuk kaum difabel juga memiliki hak yang sama untuk bisa turut terlibat dan berkesempatan dalam pengawasan pemilu.

"Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan segenap masyarakat dalam aktifitas pengawasan. Untuk itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk para kelompok penyandang disabilitas untuk berkesempatan dan ikut terlibat dalam melakukan pengawasan Pemilu di Tahun 2024," terangnya saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka Penguatan Pemahaman Kepemiluan Pada Kelompok Disabilitas Menghadapi Pemilu Tahun 2024 di Auditorium Bawaslu Sumsel, Rabu (30/8/2023).

Di depan peserta yang berasal dari komunitas penyandang disabilitas tersebut, Kurniawan juga memberikan beberapa pemahaman mengenai kepemiluan agar pengetahuan terhadap pengawasan pemilu kepada para peserta bisa tersalurkan. Ia berharap agar apa yang sudah disalurkan bisa menjadi bekal bagi peserta untuk bisa terlibat dalam pengawasan pemilu nanti.

"Sebelum kami mengajak atau melibatkan dalam pengawasan partisipatif ini, kami akan mengenalkan dulu apa itu pemilu. Kami akan mentransformasikan pengetahuan pengawasan pemilu terhadap penyandang disabilitas. Ini juga menjadi bekal bagi kami agar kelompok disabilitas bisa terlibat dalam pengawasan baik selama proses tahapan pemilu maupun saat pelaksanaan pemungutan suara Tahun 2024 nanti," ujar pria lulusan STKIP-PGRI Kota Lubuklinggau tersebut.

Kurniawan menjelaskan bahwa Bawaslu Sumsel memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Perlu diketahui, Bawaslu Sumsel sendiri hanya memiliki 5 orang anggota di tingkat provinsi. Pada tingkat kabupaten/kota ada Anggota Bawaslu yang berjumlah 5 dan 3 orang. Untuk tingkat kecamatan 3 orang Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Sedangkan untuk tingkat desa dan kelurahan itu hanya berjumlah 1 orang anggota atau yang biasa disebut Pengawas Kelurahan Desa (PKD). Maka dari itu, dengan segala keterbatasan tersebut Ia mengatakan sangat butuh dukungan dari semua pihak termasuk mengajak para penyandang disabilitas agar dapat ikut terlibat dalam pengawasan pemilu.

Selanjutnya, Kurniawan juga mengingatkan bahwa Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Pada saat ini, sedang berlangsung tahapan pada tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS), yang kemudian akan ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT). Setelah ditetapkan, baru peserta pemilu atau Calon Anggota Legislatif akan melaksanakan kampanye.

"Kampanye kemungkinan di bulan November, dan akan dilaksanakan dalam waktu 75 hari. Tahapan yang krusial dalam pemilu ini salah satunya adalah tahapan kampanye. Karena para peserta pemilu akan melakukan kampanye baik secara personal maupun kelembagaan partai politik. Jadi, tidak menutup kemungkinan peserta pemilu akan menyambangi seluruh penjuru yang ada di sumsel termasuk juga di tempat para komunitas penyandang disabilitas berada dan tempat yang tidak dilarang kampanye untuk dilaksanakan," tutupnya.

Sebagai tambahan informasi, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang benar dan sama tentang kesetaraan penyandang disabilitas dan ragamnya di sektor kepemiluan sekaligus meningkatkan pengawasan partisipatif hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 secara inklusif.

Adapun peserta terundang pada kegiatan ini yaitu perwakilan dari Sentra Budi Perkasa Palembang, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik, DPD Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Provinsi Sumatera Selatan dan Yayasan Pondok Pesantren Tunanetra Cahaya Qolbu. Turut hadir Anggota Bawaslu Sumsel Massuryati dan Ardiyanto, Kabag P2H Abdul Rahim beserta jajaran staf sekretariat.

Penulis : Bobby Aditya Nugraha

Editor : Bobby Aditya Nugraha

Foto : Bobby Aditya Nugraha

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle