Bawaslu Sumsel Matangkan RKA 2026, Fokus Akuntabilitas dan Efisiensi

humas | Minggu, Oktober 5, 2025 - 09:23

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Sumsel Ardiyanto saat menghadiri rapat nasional penyusunan dan penajaman Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang digelar oleh Bawaslu RI ini berlangsung selama sepekan, dari Minggu 5 hingga Sabtu 11 Oktober 2025, bertempat di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta Pusat.

Jakarta, Bawaslu Sumsel - Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Sumatera Selatan, Ardiyanto, turut ambil bagian dalam rapat nasional penyusunan dan penajaman Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang digelar oleh Bawaslu RI ini berlangsung selama sepekan, dari Minggu 5 hingga Sabtu 11 Oktober 2025, bertempat di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta Pusat.

Rapat tersebut menjadi tindak lanjut atas terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.03/2025 yang menetapkan alokasi anggaran bagi seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Bawaslu. Selain itu, surat tersebut juga mengatur jadwal penyampaian RKA-K/L melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) milik Kementerian Keuangan.

Dalam arahannya, Bawaslu RI menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari seluruh jajaran daerah. “Kami berharap setiap peserta bisa hadir dan memberikan kontribusi maksimal. Ini bukan sekadar rutinitas, tapi bagian dari upaya bersama untuk memastikan anggaran tersusun secara akuntabel dan tepat sasaran,” demikian kutipan dari surat resmi yang ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan Bawaslu RI.

Peserta rapat terdiri dari Ketua Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, serta jajaran sekretariat dan staf yang menangani anggaran. Mereka diminta membawa sejumlah data pendukung, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) final, data pegawai, tagihan utilitas, kondisi Barang Milik Negara (BMN), serta informasi kendaraan dinas dan gedung kantor.

Ardiyanto menyampaikan bahwa keikutsertaan Bawaslu Sumsel dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dengan kebijakan pusat. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci,” ujarnya saat ditemui di sela-sela kegiatan.

Dengan adanya forum ini, diharapkan proses penyusunan anggaran Bawaslu untuk tahun mendatang dapat berjalan lebih terstruktur, transparan, dan responsif terhadap dinamika di daerah. Langkah ini sekaligus memperkuat fondasi kelembagaan dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu yang semakin kompleks.