Lompat ke isi utama

Berita

BAWASLU SUMSEL TERIMA AUDIENSI DEMA UIN RADEN FATAH PALEMBANG

BAWASLU SUMSEL TERIMA AUDIENSI DEMA UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Palembang,Bawaslu Sumsel – Ketua Bawaslu Sumsel Yenli Elmanoferi bersama Anggota Bawaslu Sumsel Ahmad Naafi dan Syamsul Alwi menerima audiensi Dewan Eksekutif Mahasiswa(DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Senin (3/4/2023) di ruang rapat Bawaslu Sumsel.

Audiensi DEMA UIN Raden Fatah Palembang dilaksanakan dalam rangka mengundang Ketua dan Anggota Bawaslu Sumsel untuk hadir pada kegiatan Dialog Mahasiswa Bersama DEMA UIN Raden Fatah Palembang dengan tema : “Mahasiswa di Tahun Politik : Peran Mahasiswa sebagai Pengawas Partisipatif dalam Pemilu 2024” yang rencananya akan dilaksanakan pada Selasa, 11 April 2023.

Ketua DEMA UIN, M. Yoga Prasetyo menyampaikan Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi setiap tahapan Pemilu tentunya memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga agar pelaksanaan Pemilu tahun 2024 sesuai dengan harapan bersama yaitu terciptanya Pemilu yang damai, jujur dan berintegritas. Oleh karena itu, Bawaslu diharapkan mampu meredam berkembangnya praktek-praktek politik identitas dari calon peserta Pemilu.

Yoga mewakili tim panitia menyampaikan mengundang Ketua Bawaslu Sumsel untuk menjadi narasumber pada kegiatan tersebut. Terkait hal tersebut, Yenli mengatakan bahwa akan memenuhi undangan tersebut apabila tidak ada agenda pekerjaan yang mendesak, kegiatan ini juga merupakan kesempatan bawaslu sebagai upaya melakukan Pendidikan politik kepada para mahasiswa dan juga mengajak mahasiwa untuk menjadi pengawas partisipatif pada pemilu 2024.

“Pentingnya peran-peran mahasiswa dan masyarakat untuk bisa menjadi penyebar informasi yang positif bahwa pengawasan yang dilakukan bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu saja, namun merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujar Yenli.

Yenli dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa politik identitas diprediksi dapat menjadi tren pelanggaran yang semakin marak digunakan dalam pesta demokrasi. Ia berpendapat faktor penyebab terjadinya politik identitas yaitu adanya pemahaman yang belum tuntas tentang bagaimana menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik di NKRI.

Ia menegaskan bahwa Bawaslu akan melakukan berbagai upaya pencegahan agar tidak terjadi politik identitas di ruang publik, strategi yang akan dilakukan Bawaslu diantaranya melakukan pendekatan kelompok masyarakat, melalukan sosialisasi secara masif untuk menolak politisasi SARA, intellegence media management, dan juga Indeks Kerawan Pemilu.

"Politik identitas yang marak dewasa ini dieksploitasi dan dikapitalisasi oleh elit seperti konsultan politik, anggota parpol, tim sukses, elit ormas dengan bentuk penyebaran isu, hoax dan politik identitas. Ini tentu menjadi konsen kita bersama untuk diselesaikan," tegasnya

Anggota Bawaslu Sumsel Ahmad Naafi menambahkan bahwa kedepan Bawaslu akan lebih mengutamakan sisi pencegahan dibandingkan dengan penindakan.

“Bawaslu mempunyai paradigma baru, sebelumnya Bawaslu mengutamakan penindakan pada pelanggaran pemilu namun kini Bawaslu mengutamakan pencegahan sesuai dengan slogan bawaslu Cegah, Awasi, Tindak,” pungkas Ahmad Naafi selaku Koordinator divisi penanganan pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Sumsel.

 

[Humas Bawaslu Sumsel]

Penulis : Tasya Azzahra

Editor : Muhammad Mizan Adil

Fotografer : Salsa Billa Aulia

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle