Bedah Buku, Bawaslu Menguatkan Demokrasi Dari Ruang Akademik
|
Palembang, Bawaslu Sumsel – Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menjadi tuan rumah kegiatan Bedah Buku berjudul “Dari Norma ke Praktik: Peran Strategis Bawaslu dalam Memperkuat Demokrasi Elektoral” karya Dr. Puadi, S.Pd., M.M., Acara yang berlangsung secara daring dan luring di ruang ujian doktor lantai 7 ini menghadirkan Plt. Ketua Bawaslu Sumatera Selatan, Dr. Ahmad Naafi, S.H., M.Kn., bersama jajaran akademisi dan pengajar hukum tata negara, Selasa (3/3/2026).
Dalam sambutannya, Ahmad Naafi menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Hukum Unsri, APHTN-HAN Sumsel, serta Bawaslu RI yang telah berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa Bawaslu hadir bukan sekedar menjalankan fungsi teknis, tetapi juga menjaga prinsip negara hukum dan melindungi hak politik warga negara.
“Bawaslu punya peran strategis dalam memastikan kualitas demokrasi. Pengawasan bukan hanya soal prosedur, tapi juga mencerminkan komitmen terhadap supremasi hukum dan perlindungan hak politik masyarakat,” ujar Naafi.
Buku karya Dr. Puadi yang dibedah dalam forum ini dianggap memberi kontribusi penting. Isinya menguraikan hubungan antara kerangka normatif pengawasan pemilu dengan praktik di lapangan, sehingga menjadi referensi akademik sekaligus praktis bagi pengawas pemilu.
Fakultas Hukum Unsri menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan kajian kritis terkait isu ketatanegaraan dan demokrasi. Sinergi dengan APHTN-HAN dan Bawaslu diharapkan melahirkan rekomendasi akademik serta memperkuat jejaring antara akademisi, mahasiswa, dan penyelenggara pemilu.
Dr. Puadi, anggota Bawaslu RI sekaligus penulis buku, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, tema yang diangkat bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga sejalan dengan arah masa depan bangsa.
“Diskusi seperti ini penting untuk memperkuat praktik demokrasi yang sehat. Buku ini saya harap bisa menjadi jembatan antara teori dan praktik pengawasan pemilu,” ungkap Puadi.
Kegiatan bedah buku ini menjadi momentum memperkuat peran akademisi dan lembaga pengawas pemilu dalam menjaga demokrasi elektoral di Indonesia.
