PENGAWASAN SOSIALISASI PENURUNAN STUNTING, BAWASLU SUMSEL TERIMA AUDIENSI BKKBN SUMSEL

Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan saat menerima audiensi BKKBN Sumsel di ruang rapat Kantor Bawaslu Sumsel, Kamis (4/1/2024).

Palembang, Bawaslu Sumsel – Bawaslu Sumsel menerima audiensi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumsel. Audiensi ini terkait permohonan asistensi pengawasan kepada Bawaslu Sumsel dalam melaksanakan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) oleh BKKBN Sumsel.

"Kami mengapresiasi langkah BKKBN Sumsel yang mau melibatkan Bawaslu Sumsel dalam pengawasan program ini. Upaya pencegahan akan kami lakukan agar dalam pelaksanaan programnya nanti tidak ditemukan indikasi mengarah ke kegiatan kampanye," ujar Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan saat menerima audiensi di Ruang Rapat Bawaslu Sumsel, Kamis (4/1/2024).

Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel Mediheryanto menyatakan bahwa program yang akan dilaksanakan ini murni sosialisasi tanpa latar belakang politik. Maka dari itu, dirinya berharap dengan dilibatkannya Bawaslu, memastikan program ini terbebas dari unsur politik maupun kampanye.

"Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) ini adalah inisiatif murni sosialisasi tanpa latar belakang politik. Kami harap, sebagai bentuk kerja sama dengan melibatkan Bawaslu dalam mengawasi keberlangsungan program ini, dapat dipastikan program tersebut bebas dari unsur kampanye maupun politik," jelas Mediheryanto.

Dengan melibatkan Bawaslu dalam pengawasan program non-politik seperti PPS ini, Kurniawan berharap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa tujuan sosialisasi tercapai tanpa adanya kecenderungan politisasi.

"Dengan keterlibatan kami adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan program ini benar-benar fokus pada tujuan sosialisasi tanpa adanya upaya politisasi yang dapat merugikan keberlangsungan program," tutup Kurniawan.

Penulis : Bobby Aditya Nugraha

Foto : Annisaa Roza Syabilla